ILC TVOne – LGBT, Sebuah Review

Dalam beberapa waktu belakangan, TVOne setidaknya telah dua kali membahas tentang LBGBT. Pertama, sekitar tanggal 19 Desember 2017 dan kali keduanya yakni hari ini 23 Januari 2018.

Hal-hal yang menarik bagi saya selama menyaksikan tanyangan tersebut adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang ‘mengidap’ LGBT JIKA menyangkut salah satu dari empat aspek. Keempat aspek tersebut antara lain jika dilakukan ditempat umum, jika dilakukan sebagai ajang promosi (dua aspek lagi saya lupa). Namun, intinya yang saya tangkap dari RUU KUHP tentang LGBT ini adalah ‘LGBT’ pada prinsipnya tetap dilegalkan asalkan tidak tersangkut empat aspek itu.

Nah, hal inilah pulalah yang ditangkap oleh Armando yang notabene pro LGBT. Dengan wajah riang gembira dia mengatakan bahwa jika konteksnya seperti itu, dia juga setuju. Bahkan, dia menyatakan ke rekan sebelahnya Merlyn Sopjan yang homoseksual untuk tidak perlu khawatir.

Selama ini mereka khawatir jika LGBT ini 100% ditolak karena hal tersebut bertentangan dengan HAM, dan lain-lain. Namun, jika ada syarat-syarat tertentu (satu dari empat aspek tadi) tidak terpenuhi ya otomatis LGBT tetap sah–asalkan ga terang-terangan dilakukan di tempat umum–begitulah bahasa kasarnya.

Saya malah jadi khawatir RUU KUHP tentang LGBT ini hanya menjadi ‘topeng’ belaka. Aspirasi masyarakat untuk stop LGBT seutuhnya belum terwujud. LGBT masih bebas berkeliaran ‘asalkan’ tidak menyinggung empat syarat tadi. Bukankah ini pemelintiran belaka? Karena masih ada syarat-syarat tersubung di dalamnya.

Ini sama halnya seperti iklan atau promo di pusat-pusat perbelanjaan. For example: you can buy vegetable oil for $15 if your total purchases are $100. Yahh… Ini mah sama aja diskon bersyarat. Begitu juga dengan LGBT. Penolakan LGBT tapi bersayarat.

Hakikat penolakan LGBT ini belum benar-benar terang, menurut saya. Malah ini menjadi angin segar bagi mereka yang pro LGBT untuk tetap eksis asalkan nggak terlihat, nggak show off, nggak pamer, nggak terang-terangan melakukan promosi LGBT, dan nggak melakukan tindakan ‘buka-bukaan’ lainnya.

Jujur, saya masih khawatir…

Ada tanggapan?

Advertisements

Terima Kasih Tidak Memilih Saya

riba

Manusia mana yang tidak pernah merasakan kecewa? Semua manusia yang memiliki hati tentu pernah merasakannya, begitu juga saya. Apalagi saat itu saya sedang luntang-lantang mencari pekerjaan.
.
Saat pekerjaan hampir di depan mata, dan dengan keyakinan bahwa saya akan diterima, kenyataan malah sebaliknya.
.
Sekitar tahun 2013 lalu, saya melamar pekerjaan di salah satu bank konvensional di kota saya. Singkat cerita, saya pun melalui tahap demi tahap seleksi yang diselenggarakan oleh pihak HRD.
.
Proses saat itu hanya tinggal menunggu pengumuman akhir, namun takdir Allah subhanahu wa ta’ala berkata lain, saya tidak lulus!
.
Awalnya saya sangat kecewa dan sedih. Saya pun kembali merutuki diri, kenapa sih saya tidak lulus, kenapa harus nganggur, kapan saya bisa berkerja, kapan bisa membanggakan orang tua.
.
Namun, beberapa hari kemudian (saat hati masih diliputi sedih dan kecewa) Allah subhanahu wa ta’ala menunjukkan kasih dan sayangnya. Allah subhanahu wa ta’ala memberikan jawabannya.
.
Saat itu saya sedang menonton televisi, bolak-balik memilih chanel akhirnya saya berhenti pada salah satu stasiun TV yang menyiarkan dakwah Islam. Masih teringat jelas di benak saya yang memberi ceramah kala itu adalah Ustadz Erwandi Tarmizi (hafidzahullah) yang bertema riba.
.
Saya benar-benar terhenyak dengan penjelasan beliau. Diri yang fakir ilmu ini baru tahu bahwa bekerja di bank sama saja dengan menghalalkan praktik riba yang termasuk dosa besar.
.
Riba yang telah dilarang keras oleh Allah subhanahu wa ta’ala di dalam al Qur’an, yang telah ditegaskan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallam melalui hadist-hadistnya.
.
Masha Allah… begitu sayangnya Allah subhanahu wa ta’ala kepada saya. Dia mengajarkan langsung kepada saya tentang haramnya riba melalui rentetan peristiwa ini.
.
Ternyata, ketidaklulusan saya malah meghindarkan saya dari jeratan riba, tidak melakukan praktik riba, tidak mencari rezeki di jalan riba, dan tentunya terhindar dari dosa-dosa riba.
Alhamdulillah, Allahu Akbar!
.
Peristiwa ini pun mengingatkan saya pada firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216:
.
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”
.
Ya, dulu saya sangat sedih dan kecewa karena kegagalan ini, namun Allah subhanahu wa ta’ala memberikan hikmah yang sangat luar biasa.
Masha Allah…
.
Minimal ada dua hikmah yang saya dapatkan dari pengalaman ini, yaitu:

  1. Pertama, ketika melakukan sesuatu, manusia boleh saja yakin namun jangan takabur, serahkan semua urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang Maha Mengetahui.
  2. Kedua, (dan yang paling membuat saya sangat-sangat bersyukur) adalah saya terhindar dari praktik riba dan dosa riba.

Saya merasa sedih dengan teman-teman yang saat ini masih bekerja di “ladang-ladang riba”. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala melembutkan hati mereka untuk menerima hidayah dari-Nya agar meninggalkan riba.
.
Ya, sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita menjauhi riba. Cukuplah bagi kita membaca akhir surat Al-Baqarah ayat 275-281, maka kita akan merinding akan dahsyatnya ancaman Allah subhanahu wa ta’ala kepada pelaku riba.
.
Terima kasih tim HRD yang dulu menyeleksi saya. Terima kasih tidak memilih saya…

Pekanbaru, di Hari Idul Adha1437 H yang penuh rahmat

*Tulisan ini terpilih sebagai salah satu pemenang giveaway yang diadakan oleh muslimstore.id muslim.or.id

Valentine’s Day, No Thank You!

wpid-img_20150214_204249.jpg

Saya sempat senyum-senyum sendiri ketika melihat gambar di atas. Gambar yang saya lihat dan saya capture dari salah satu akun instagram. Gambar yang kreatif namun sangat inspiratif.
Nah, tulisan saya kali ini bertepatan dengan yang katanya hari valentine. Bertepatan pula dengan malam minggu. .ungkin hari ini hari yang super duper spesial bagi mereka yang sedang menjalin asmara.
Tapi, apa iya? Ntahlah. Saya salah satu makhluk di muka bumi ini yang tidak merayakannya, bahkan menentang hari valentine itu sendiri. Bukannya tidak kompromi dengan perbedaan, atau tidak menghargai kebebasan. Namun, menurut saya lebih banyak dampak buruk dari pada baiknya.
Hal yang paling terlihat adalah meningkatnya free sex saat perayaan valentine. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah valentine itu perayaan hari kasih sayang atau perayaan “sayang-sayangan”?.
Selain itu, yang membuat hati ini sedih adalah bunga-bunga yang dijadikan gift saat hari valentine tiba. Ini subjektif memang, tapi saya benar-benar sedih melihat bunga-bunga yang dipotong, dipaketkan sebagai hadiah, lantas beberapa hari kemudian layu dan dibuang. What a pitty.
Kalau memang hari valentine itu hari kasih sayang, mengapa bunga yang diberikan tidak sekalian dengan potnya. Yah, namanya hari kasih sayang, ya sayangi tumbuh-tumbuhan juga dong. 🙂
Anyway, bagi mereka yang merayakan, saya berharap mereka tahu makna di balik hari valentine, bagaimana sebenarnya sejarah hari valentine itu, dan bagi mereka yang Muslim semoga paham apa hukum merayakan hari tersebut. Bukan sekedar ikut-ikutan atau biar dibilang keren dan tidak ketinggalan zaman.
Valentine’s Day, No Thank You![]

©dilanovia 14022015 21:04

Hukum Privat dan Hukum Publik (Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia)

PENTING!
SILAHKAN COPY PASTE TULISAN INI, NAMUN SERTAKAN SUMBER LENGKAPNYA
(Penulis, Judul, URL, Waktu Akses)
JADILAH PELAJAR YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN
SAY, NO TO PLAGIAT!

Hukum Privat dan Hukum Publik

Oleh: Novia Faradila

Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat merupakan hukum—baik material ataupun prosesnya—didasarkan atas kepentingan pribadi-pribadi. Sedangkan Hukum Publik merupakan hukum yang didasarkan pada kepentingan publik, materi dan prosesnya atas dasar otoritas publik. Publik di sini diwakili oleh Negara.

Hukum Privat terbagi dua, yakni (a) Hukum Sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang); (b) Hukum Sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja). Dalam bahasa asing, hukum sipil diartikan Privatatrecht atau Civilrecht, hukum perdata Burgerlijkerecht, dan hukum dagang Handelsrech. Sementara itu, Hukum Publik dibagi lima, yakni: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara), Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Internasional (a) Hukum perdata Internasional, (b) Hukum Publik Internasional.

2.1 Hukum Publik

2.1.1      Hukum Tata Negara (HTN)

  1. A.     Definisi Hukum Tata Negara (HTN)

Berikut beberapa definisi HTN dari para ahli:[1]

1)        Van Vallenhoven: HTN mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan tersebut.

2)        Scholten4HTN adalah hukum yang mengatur organisasi daripada Negara.

3)      Van der Pot: HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.

4)        Longemann: HTN adalah hukum yang mengatur organisasiorganisasi Negara.

5)    Apeldoorn: HTN dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

6)       Wade and Philips: HTN mengatur alat-alat perlengkapan Negara, tugas, dan hubungannya antar perlengkapan Negara itu Paton : HTN adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara.

7)        R. Kranenburg: HTN meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara- terdapat dalam UUD.

8)        UTRECHT: HTN mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.

B.     Sumber Hukum Tata Negara (HTN)

Sumber hukum HTM di antaranya sebagai berikut:[2]

1)   Nilai-nilai konstitusi yang tak tertulis

2)   Undang-undang dasar, pembukaan dan pasal-pasalnya

3)   Peraturan perundangan tertulis

4)   Jurisprudensi peradilan

5)   Constitutional Conventions (Kebiasaan Ketatanegaraan)

6)   Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi Ius Comminis Opinio Doctorum

7)   Hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi Hukum Nasional

Ketujuh sumber hukum di atas penerapannya tergantung pada keyakinan hakim. Dapat dipakai secara kumulatif atau alternatif, urutannya tidak mutlak, dan tidak menunjukkan hirarki. Untuk menentukan manakah yang paling utama, tergantung kasus yang dihadapi dan penilaian hakim.

C.     Ruang Lingkup Hukum Tata Negara (HTN)

Ruang lingkup HTN antara lain sebagai berikut:[3]

1)      Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara

2)      Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu

3)      Cara bagaimana ditempati oleh pejabat

4)      Fungsi jabatan-jabatan itu

5)      Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu

6)      Hubungan antara jabatan-jabatan

7)      Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya.

2.1.2      Hukum Administrasi Negara (HAM)

Hukum Administrasi Negara di Indonesia berasal dari Belanda yang disebut Administratif Recht atau Bestuursrecht yang berarti Lingkungan Kekuasaan/Administratif di luar dari legislatif dan yudisil. Di Perancis disebut Droit Administrative. Di Inggris disebut Administrative Law. Di Jerman disebut Verwaltung recht. Sejarah Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan  di Belanda disatukan dalam HTN yang disebut Staats en Administratiefrecht.

A.     Definisi Hukum Administrasi Negara (HAN)

Pada dasarnya definisi HAN sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, sebagai pegangan dapat diberikan beberapa definisi sebagai berikut:[4]

1)      Oppen Hein: HAN merupakan suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh HTN.

2)      J.H.P. Beltefroid: HAN adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak More