Sejarah Perkembangan Administrasi di Indonesia

Ilmu administrasi menurut Prajudi Atmodusirdjo adalah cabang atau disiplin ilmu sosial yang melakukan studi terhadap “administrasi” sebagai suatu fenomena masyarakat. Secara sederhana dan singkat, Sondang P. Siagian menyatakan bahwa administrasi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut. Berbicara tentang sejarah perkembangan administrasi di Indonesia, berikut adalah perkembangan administrasi di Indonesia yang dikelompokkan ke dalam beberapa masa, yaitu:

1. Masa Penjajahan Belanda
Negara Indonesia kesatuan modern yang dilihat dari segi wilayah dan organisasi pemerintahan, dapat dikatakan lahir secara formal pada tanggal 1 Januari 1800 dan sacara kenyataan baru pada tahun 1824 dengan suatu traktat antara Negeri Belanda dan Inggris. Selama tiga setengah abad Indonesia dijajah oleh Belanda, selama itu pula administrasi dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini, administrasi diartikan secara sempit yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “Administrasi”. Oleh karena itu, administrasi secara nyata berupa pengarsipan, ekspedisi, pengetikkan, surat menyurat, registrasi dan herregasi yang kesemuanya bersifat tulis menulis yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Clerical Work”.

Selain itu, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam praktek administrasi negara. Sehingga karenanya tidak ada pengalaman sama sekali untuk mempraktekkan ilmu administrasi negara. Di samping itu, sifat adminstrasi ketika itu sama dengan sifat-sifat yang mempengaruhi ilmu administrasi di daratan Eropa. Pengaruh konsep kontinental yang menganggap pendidikan hukum sebagai persiapan utama malah kadang-kadang sebagai satu-satunya syarat untuk membentuk seorang administrator, sangat menonjol saat itu. Sifat ini membuat administasi saat itu sangat legalitik dan normatif, yang pada gilirannya menumbuhkan suatu birokrasi yang steril.
Dalam perkembangan administrasi di Indonesia, tidak terlepas dari para penjajah yang telah mendiami Indonesia selama berabad-abad. Orang Belanda yang pertama kali meletakkan dasar-dasar administrasi Negara modern di Indonesia adalah Gubernur Jenderal Daendels, yang berupa:

  • Dengan menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan (ambten, publik of fices) untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, dengan rumusan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan, dengan gaji (salaris, salary) menurut skala gaji tertentu yang dibayarkan dari Kas Negara.
  • Dengan membentuk suatu kas negara (Fiskus) yang diisi melalui pemungutan pajak, be dan cukai secara resmi melalui Pejabat-pejabat Perpajakan yang resmi pula.
  • Dengan membentuk suatu direktorat Jenderal Keuangan yang menyusun Anggaran dan mengelola keuangan negara hasil pungutan-pungutan pajak, bea, dan cukai resmi.
  • Dengan membentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan (Generale Rekenkamer) yang bertugas memeriksa semua penerimaan dan pengeluaran uang negara.
  • Dengan membentuk Inspeksi-inspeksi Pajak di berbagai tempat yang dianggap penting.
  • Dengan membentuk sistem pemerintahan wilayah: propinsi, keresidenan, kabupaten, distrik, kecamatan, dan kemantren, masing-masing dikepalai oleh seorang Pejabat Negeri resmi.
  • Dengan membentuk sistem kepolisian, sistem kejaksaan, dan sistem peradilan modern.

Herman Willem Daendels adalah seorang politikus Belanda

yang merupakan Gubernur-Jendral Hindia-Belanda yang ke-36

Pola pikir dan pola organisasi kenegaraan Daendels berasal dari Prancis di bawah kaisar Napoleon, yang sesuai dengan zamannya pada waktu itu memang bewarna organisasi militer. Apa yang terbentuk kemudian di Indonesia merupakan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, namun dasar-dasarnya telah diletakkan oleh Daendels antara tahun 1808-1811. Banyak infrastruktur-infrastrktur yang dibangun oleh rakyat Indonesia atas perintah Daendels. Seperti Jalan Raya Pos dan Pertahanan dari Anyer sampai Banyuwangi, sistem pipa dari keramik untuk distribusi air. Peninggalan lain dari pada Administrasi Daendels adalah Gedung Departemen Keuangan pada Lapangan Benteng Jakarta.


Het Groote Huis, Het Witte Huis ( Gedung Departement Keuangan) yang kini telah direnovasi

Selain Daendels, periode pemerintahan di Indonesia juga dipimpin oleh Raffles (1811-1816). Selama periode pemerintahan Raffles, tidak banyak perubahan pada sistem pemerintahan yang dibangun oleh Daendels. Yang banyak diubah oleh Raffles adalah nama-nama sebutan. Yang diubah secara radikal oleh Raffles adalah jiwa pemerintahannya, yakni dari jiwa otokratis menjadi jiwa demokratis sipil.

Raffles ingin meletakkan sistem titik berat sistem pemerintahannya pada Village Administration (Administrasi Desa), dan tidak lagi pada Administrasi Bupati yang dianggap Raffles sebagai sumber korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan terhadap rakyat kecil. Raffles ingin memberikan hak tanah yang jelas kepada warga desa dengan “sertifikat” resmi. Berdasarkan hak tanah resmi tersebut, setiap pemegang hak-tanah harus membayar sewa (rent) kepada Pemerintah sebagai pengurus tanah negara, setiap tahun.

Sir Stanfort Raffles

Berdasarkan keinginan dan rencana tersebut di atas, maka lahirlah Sistem Sewa Tanah (Landrent System dari Raffles, yang oleh pemerintahan Belanda kemudian dijaidkan Landrentstesel (Sistem Landrente) dan berubah menjadi Sistem Pajak Tanah. Sistem ini masih ada hingga sekarang berupa Pajak Bumi dan bahkan diperluas menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Perubahan yang paling banyak sejak 1816 hingga kini adalah Sistem Pemerintahan dan Sistem Administrasi Pemerintahan, Sistem Peradilan dan Sistem Administrasi Pengadilan, serta Sistem Administrasi Keuangan. Perubahan tersebut berlangsung secara bertahap:

  • 1866-1870-1890-1903-1906-1912-1916-1922-1925-1930-1938-1941.
  • 1866: Lahirnya sistem pemerintahan Departemental, berikut sistem APBN dengan bab-bab menurut Departemen.

*WantMore? Silahkan download di sini ya..

http://www.ziddu.com/download/15066432/SejarahAdministrasiIndonesiaNoviaFaradila.pdf.html

Semoga Bermanfaat

About these ads

6 Comments (+add yours?)

  1. indra
    May 02, 2012 @ 04:21:45

    Bagus bgt tulisannya……
    Ap sih yg dimkduf dengsn reformasi adm!?
    Trus bsa gx bitokrasi kita menggunakanya???
    Bls y…

    Reply

    • dilanovia
      May 02, 2012 @ 09:54:41

      Menurut saya reformasi administrasi bisa dilakukan di Indonesia. Namun, tidak mudah (1) indonesia memiliki wilayah yang luas (2) penduduk indonesia yang padat (3) indonesia masih negara berkembang yang notabenenya masih dipengaruhi oleh negara adikuasa. Contoh reformasi administrasi itu terjadi saat reformasi Indonesia (jatuhnya Soeharto) itu salah satu contoh nyatanya. Untuk definisi reformasi administrasi, silahkan googling aja ya :) Pengertian yang sya berikan takutnya nnti tidak cukup dalam. Trims.

      Sent from Samsung Android

      Reply

  2. Ali Uraidli
    Jan 16, 2014 @ 12:02:45

    bagus banget gan …. ijin copas ya buat tugas .. :)

    Reply

  3. Romi Rahmandani
    Feb 05, 2014 @ 12:14:17

    Klo masa Jepang nya ga ada ya

    Reply

  4. sarah
    Apr 12, 2014 @ 06:19:01

    ka, ko ga bisa di download ya?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: